Tugas 7. Masyarakat Pedesaan dan
Masyarakat Perkotaan
1. Masyarakat Perkotaan
1.1
Pengertian Masyarakat
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk
sebuah sistem
semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah
antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata
"masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak.
Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan
antar entitas-entitas.
Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama
lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang
yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.
Pengertian Mayarakat menurut ahli :
·
Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan
sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta
sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian
berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.
·
Selo Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang
yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
·
Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin, Masyarakat
adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.
·
Max Weber menjelaskan pengertian masyarakat
sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan
nilai-nilai yang dominan pada warganya.
·
Menurut sosiolog Emile Durkheim, masyarakat
adalah suatu kenyataan objektif
individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
·
Karl Marx berpendapat bahwa Masyarakat adalah
suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena
adanya pertentangan antara
kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
·
Masyarakat menurut M.J. Herskovits adalah
kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.
·
Koentjaraningrat (1994) menjabarkan definisi
masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem
adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa
identitas yang sama.
·
Ralph Linton (1968), masyarakat adalah setiap
kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan
mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai
satu kesatuan sosial.
Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata
pencaharian. Pakar ilmu
sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu,
masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan
masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban.
Sebagian pakar
menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang
terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.
Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya:
berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom,
dan masyarakat negara.
Kata society berasal dari
bahasa latin,
societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas
diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti
society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society
mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan
yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
Untuk menganalisa secara ilmiah tentang proses terbenruknya masyarakat
sekaligus problem-problem yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan
atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat
perlu untuk menganalisa proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan
kebudayaan serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut
dinamik sosial (social dynamic). Konsep-konsep penting tersebut antara
lain :
·
Internalisasi (internalization)
·
Sosialisasi (socialization)
·
Enkulturasi (enculturation).
1.2
Syarat Menjadi Masyarakat
Berikut
syarat terbentuknya masyarakat :
·
Mematuhi aturan yang dibuat oleh negara.
·
Mematuhi hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
·
Melindungi negara ditempat masyarakat tersebut
bermukim.
·
Menciptakan lingkungan yang tentram dan damai.
1.3
Tipe Masyarakat
Achmad
Ali membagi 4 tipe masyarakat yang saling bertentangan yaitu :
·
Masyarakat
Antiligasi dan Masyarakat Litigasi;
Menurut Prof Kawashima, menganggap besar kemungkinan tiada
masyarakat didunia ini dimana litigasi alias penyelesaian melalui pengadilan
dianggap sebagai cara yang normal untuk menyelesaikan sengketa. Sangat jarang
terjadi dimana kedua pihak yang bersengketa akan memaksakan tuntutannya
sedemikian jauh sehingga membutuhkan penyelesaian dengan cara datang ke
pengadilan; sebagai penggantinya, salah satu dari pihak yang bersengketa
kemungkinan besar akan menawarkan ganti rugi yang memuaskan atau akan
mengusulkan penggunaan suatu prosedur informal di luar pengadilan.
Namun orang Jepang umumnya tidak menyukai berlitigasi (berproses
di pengadilan), tetapi bukan berarti orang Jepang adalah pelanggar hukum.
Mengapa orang Jepang anti litigasi :
Pertama, sikap masyarakat Jepang yang
menganggap persengketaan pada hakikatnya merupakan suatu yang buruk.
Kedua, litigasi dihindari di Jepang sebab
sistem ini membuat kesulitan utuk dapat memasuki pengadilan, terlalu banyak
pranata perintang.
Ketiga, terdapat cukup tersedia informasi
empiris yang memungkinkan baik penggugat maupun tergugat untuk memperkirakan
apa yang bakal terjadi kalau mereka menggunakan sistem peradilan, justru dari
perkiraan yang empiris mereka saksikan, warga masyarakat umumnya berpendapat
bahwa sebaiknya persengketaan tidak diakhiri dengan melalui pengadilan.
Keempat, masyarakat Jepang lebih senang
kompromi daripada konfortasi. Sikap itu tetap berlaku sampai saat ini.
Orang-orang Jepang selalu menyukai penyelesaian dengan cara mediasi atau
konsiliasi agar dapat mempertahankan hubungan yang harmonis, daripada sekedar
menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar.
Orang-orang Jepang tidak menyukai “pemenang” dan “orang kalah” .
mereka lebih agresif daripada orang-orang Anglo Saxon atau orang-orang Jerman.
Seseorang yang memaksakan hak-haknya dianggap sebagai seorang yang tidak
fleksibel dan egois. Kewajiban adalah lebih penting daripada hak-hak individu.
Mengajukan gugatan ke pengadilan berarti menghancurkan kemampuan seseorang
untuk bernegoisasi dan menurunkan kemandirian. Litigasi dianggap merusak
hubungan yang lama.
Kalau orang Jepag dimitoskan dengan menggunakan model
antilitigasi, sebaliknya masyarakat Barat utamanya masyarakat Amerika Serikat
sangat menyukai litigasi, masyarakat litigasi selalu menyelesaikan masalah
melalui pengadilan.
Kecenderungan barat yang mengidentikkan hukum dengan pengadilan
sangat tampak pada pandangan realisme, dimana realism hukum merupakan studi
tentang hukum sebagai suatu yang benar-benar secara realistis dilaksanakan.
Chipman Gray menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum, hanya
aturan-aturan yang ditetapkan melalui pengadilan. Sebaliknya undang-undang
maupun materi hukum lain hanya merupakan sumber hukum belaka. Pandangan semacam
ini jelas membentuk pemikiran warga masyarakatnya untuk berkecenderungan litigatif,
karena hanya melalui proses pengadilanlah maka hukum dapat ditegakkan.
Pendekatan realism hukum diterapkan hanya di suatu masyarakat di
mana bagian terbesar dari hukumnya dikembangkan melalui
pengadilan-pengadilannya seperti halnya masyarakat Amerika Serikat yang dikenal
sangat litigatif. Pendekatan realism hukum ini hamper tidak diterapkan di
masyarakat antilitigasi seperti masyarakat Jepang, dan juga tidak diterapkan di
masyarakat yang menggunakan sistem menuangkan sebagian besar hukumnya nsecara
tertulis dalam wujud perundang-undangan.
Para penentang realism berpendapat bahwa hukumlah yang lebih
dahulu ada, barulah kemudian pengadilan. Definisi hukum yang menyatakan hukum
sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan, sama dengan mengatakan bahwa obat
adalah dituliskan di atas kertas resep dokter.
Seperti halnya konon telah terjadi perubahan pada masyarakat
Jepang yang sedikit demi sedikit mulai dapat menerima penyelesaian secara
litigasi, maka hal yang sebaliknyapun terjadi di Amerika Serikat dari yang
dulunya sangat litigatif, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan penyelesaian
secara litigasi, khususnya di bidang bisnis. Mereka mulai menggunakan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui cara arbitrasi, mediasi
maupun konsiliasi.
Jadi, pilihan yang menentukan apakah warga masyarakat memilih
pengadilan sebagai wadah penyelesaian konflik atau tidak masih tergantung pada
berbagai factor non hukum antara lain biaya yang harus dikeluarkan jika memilih
alternative berpengadilan.
Pertimbangan lain, khususnya dalam sengketa bisnis, adalah cepat
lamanya proses pengadilan itu. Meskipun pada akhirnya ada pihak yang
dimennangkan oleh pengadilan, tetapi karena lamanya proses pengadilan untuk
membuat keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka kemungkinan besar pihak
“pemenang” tetap “kalah” secara financial, karena sudah terjadi inflasi dan
perubahan nilai mata uang.
·
Masyarakat Konsensus
dan Masyarakat Konflik
Diskusi hukum secara sosiologis dalam masyarakat umumnya
didasarkan pada salah satu dari dua pandangan konsepsi ideal tentang
masyarakat, yaitu pandangan konsensus integrasi (integration-consensus) dan pandangan konflik paksaan (conflict-coercion perspektif).
Pandangan konsensus integrasi (integration-consensus) menggambarkan masyarakat yang
terintegrasi secara fungsional dan relatif memiliki sistem yang stabil. Sistem
tersebut diadakan dan dibuat secara bersama dan didasarkan pada suatu
kesepakatan atau konsensus dasar atas nilai-nilai. Ketertiban sosial (social order) merupakan hal yang
relatif permanen dan para individu dapat meraih kepentingan-kepentingan mereka
melalui kerjasama.
Pandangan ini memandang konflik sosial sebagai upaya perjuangan
tidak diperlukan bagi para individu dan kelompok yang belum memperoleh
pemahaman yang cukup tentang kepentingan bersama dan saling ketergantungan
secara mendasar.
Pandangan ini justeru menekankan pada rasa kepaduan (cohesion), rasa solidaritas, rasa
kesatuan (integration), sikap
kerjasama (cooperation) dan
stabilitas masyarakat, yang dilihat sebagai budaya berbagi dan kesepakatan pada
nilai-nilai dan norma-norma yang fundamental.
Sedangkan pandangan konflik paksaan (conflict-coercion perspektif) bertolak belakang dengan pandangan
konsensus integrasi (integration-consensus).
Pandangan ini mencirikan masyarakat yang terdiri dari para individu dan
kelompok ini dengan munculnya konflik dan perbedaan yang diadakan bersama
secara paksaan.
Dalam pandangan ini, ketertiban merupakan ketidakstabilan dan
hanya bersifat sementara (temporary).
Hal ini disebabkan karena setiap individu-individu dan kelompok-kelompok
berupaya untuk memaksimalkan pencapaian kepentingannya masing-masing dalam
dunia yang memiliki keterbatasan sumber daya dan berbagai jenis barang.
Pandangan ini juga memandang konflik sosial (social conflict) sebagai tindakan
intrinsik terhadap interaksi antara para individu dan kelompok. Selanjutnya
dalam pandangan ini, untuk mempertahankan dan memelihara kekuasaan diperlukan
dorongan (inducement) dan
paksaan (coersion). Oleh
karenanya, hukum merupakan alat penekan/represif (instrument of repression) sehingga kepentingan-kepentingan
kekuasaan mampu dipertahankan sebagai alternatif kepentingan-kepentingan,
norma-norma dan nilai-nilai.
Hal pokok terkait kedua pandangan konsepsi ideal tentang masyarakat
diatas, menurut pendapat Ralf Dahrendorf adalah bahwa tidak mungkin dalam
kenyataan (empirical) memilih
salah satu dari dua pandangan tersebut, baik stabilitas dan perubahan,
integrasi dan konflik, fungsi dan disfungsi, konsensus dan pembatasan, keseluruhannya
hanyalah imajinasi dari suatu masyarakat (1958: 174-175). Maka pada saat hukum
dipandang dari salah satu pandangan diatas, tidaklah mengherankan, memunculkan
peranan hukum yang berbeda.
Pandangan Konsensus Integrasi (Integration-Consensus
Perspective)
Pandangan konsensus integrasi (integration-consensus) ini melihat hukum sebagai suatu kerangka
kerja yang netral (a neutral framework)
untuk mempertahankan dan memelihara integrasi masyarakat. Salah satu sarjana
terkemuka dan paling berpengaruh adalah Roscoe Pound (1943-1959). Menurut
Pound, masyarakat sebagai keragaman kelompok yang kepentingan-kepentingannya
seringkali bertentangan satu sama lain, tetapi pada dasarnya berjalan secara
harmonis.
Roscoe Pound memandang berbagai kepentingan merupakan unsur pokok
bagi keberadaan masyarakat dan mempertahankan bahwa rekonsiliasi antara
kepentingan yang bertentangan dari keberagaman kelompok dalam masyarakat adalah
penting untuk melindungi dan memelihara ketertiban sosial (social order).
Dengan kata lain menurut pendapat Pound, hukum adalah upaya untuk
meraih kepuasan, rekonsiliasi, harmonisasi, penyesuaian terhadap berbagai
pertentangan tuntutan dan permintaan, bahkan memberikan perlindungan secara
langsung dan segera, atau memberikan jaminan perlindungan atas berbagai
kepentingan individu, sehingga memberikan dampak luas bagi kepentingan warga
masyarakat dengan pengorbanan yang minimal pada berbagai kepentingan tersebut
secara keseluruhan. (Pound, 1943: 39)
Dalam pandangan Pound, hukum dalam masyarakat yang heteronom dan
pluralistik, sebagaimana di Amerika Serikat, memerlukan pemahaman yang baik
sebagai upaya kompromi masyarakat dengan menekankan pada ketertiban sosial dan
harmonisasi. Pound memberikan argumentasi bahwa dalam sejarah pembangunan hukum
telah menunjukkan suatu pengakuan terhadap pertumbuhan dan kepuasan kebutuhan
manusia, tuntutan dan keinginan melalui hukum.
Pada masa lampau, hukum lebih memusatkan perhatiannya dengan
memenuhi berbagai spektrum kebutuhan manusia. Hukum benar-benar mewujudkan
keinginan masyarakat dan mendatangkan kepuasan bagi kebutuhan masyarakat
(Pound, 1959: 47).
Selanjutnya, Roscoe Pound juga memandang hukum sebagai bentuk
perubahan sosial (social engineering) yang diarahkan untuk mewujudkan keharmonisan
masyarakat. Pound berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mempertahankan dan
memastikan esensi nilai-nilai dan kebutuhan terhadap ketertiban sosial (social order), tidak dengan memaksa
keinginan suatu kelompok kepada kelompok lainnya, akan tetapi dengan melakukan
pengawasan (controlling),
rekonsiliasi dan mediasi terhadap keberagaman dan pertentangan kepentingan
antara para individu dan kelompok masyarakat. Singkatnya, tujuan hukum adalah
untuk mengawasi berbagai kepentingan dan mempertahankan atau memelihara
keharmonisan dan integrasi masyarakat.
Talcott Parsons (1962: 58) berpendapat bahwa fungsi utama sistem
hukum adalah integritas. Untuk menyederhanakan pertentangan elemen-elemen
yang berpotesi dan untuk memudahkan metode-metode atau alat-alat komunikasi
sosial.
Sosiolog lainnya adalah Harry C. Bredemeier (1962) yang menerima
pandangan ini dan meyakini bahwa perlunya masyarakat untuk menambah mekanisme
informal dengan mekanisme formal dalam mewujudkan dan menciptakan kerjasama
antar individu. Hukum sebagai suatu badan peraturan perundang-undangan (body of rules) yang dibentuk oleh
perwakilan dari masyarakat untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat itu
sendiri.
Hukum pada pokoknya merupakan lembaga netral (a neutral agent), menyediakan
penghargaan (rewards) dan
hukuman (punishment) tanpa
penyimpangan. Asumsi dasar pandangan ini ialah bahwa sistem politik adalah
pluralistik; yang tersusun atas beberapa kelompok kepentingan yang memiliki
kekuatan yang seimbang.
Hukum merefleksikan kompromi dan konsensus antara beragamnya
kepentingan kelompok-kelompok dan nilai-nilai fundamental demi terwujudnya
ketertiban sosial (Chambliss, 1976 : 4).
Pandangan Konflik Paksaan (Conflict-Coercion
Perspective)
Berbeda dengan pandangan Konsensus Integrasi, pandangan Konsensus
Konflik melihat hukum sebagai senjata dalam konflik sosial (Turk 1978) dan sebagai suatu instrumen tekanan yang dipimpin oleh kelompok yang
sedang berkuasa demi kepentingan mereka
(Chambliss dan Seidman, 1982:36).
Menurut pandangan ini, transformasi masyarakat yang kecil, relatif
homogen menjadi jaringan kelompok dengan kekhususannya merupakan evolusi dari
kedua keinginan dan kepentingan antar kelompok. Jika terjadi konflik, mereka
bersaing agar kepentingannya dilindungi dan dituangkan secara formal dalam
bentuk undang-undang (hukum).
Richard Quinney menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu alat
pengontrol dari kepentingan-kepentingan yang ada melainkan sebagai ekspresi dari
berbagai kepentingan tersebut.
Pertama, Quinney berpendapat bahwa
masyarakat dibentuk oleh keragaman, konflik, paksaan, dan perubahan, bukan
dibentuk oleh konsensus dan stabilitas.
Kedua, hukum adalah hasil dari pelaksanaan
kepentingan-kepentingan yang berfungsi diluar kepentingan tertentu. Meskipun
hukum dapat mengontrol kepentingan, namun hukum sejak awal diciptakan oleh
kepentingan orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu; tidak jarang merupakan
produk dari seluruh masyarakat. Hukum dibuat oleh manusia, mewakili kepentingan
khusus, yang memiliki kekuasaan untuk menerjemahkan kepentingan mereka ke dalam
kebijakan publik. Tidak sama seperti konsepsi politik yang plural, hukum tidak
mewakili kompromi dari kepentingan masyarakat yang beragam, akan tetapi
mendukung beberapa kepentingan lainnya (1970:35).
Pendukung Pandangan Konflik-Paksaan meyakini hukum sebagai alat
dimana penguasa menjalankan kontrolnya. Hukum melindungi pemilik kekuasaan dan
juga untuk menekan ancaman politik terhadap posisi elit.
Namun para advokat memiliki pandangan sebaliknya. Tidak semua
hukum itu diciptakan dan dilaksanakan demi keuntungan para penguasa semata
dimasyarakat. Hukum melarang pembunuhan, perampokan, kerusuhan, hubungan
sedarah (incest), dan
penyerangan. Dimana kesemuanya ini menguntungkan seluruh anggota masyarakat,
terlepas dari posisi ekonomi mereka. Sehingga hukum itu sebenarnya lebih luas
daripada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa penguasa mendikte isi hukum dan
penegakannya hanya untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.
Kedua pandangan tersebut mengandung kebenaran. Hukum dapat
merefleksikan kepentingan tertentu dari pihak penguasa dan pihak yang memiliki
pengaruh di masyarakat.
·
Masyarakat
Didominasi oleh Hukum dan Masyarakat Didominasi oleh Kultur
Masyarakat didominasi oleh hukum dan kultur, adapun pengertian
masyarakat hukum adalah segala bidang diatur oleh hukum sedangkan kultur adalah
menjungjung nilai-nilai yang hidup dilingkungannya.
1.4
Ciri-ciri Masyarakat Kota
Masyarakat
kota :
·
Kehidupan keagamaan berkurang dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di
desa.
·
Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus
bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau
individu.
·
Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai
batas-batas yang nyata.
·
Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak
diperoleh warga kota dari pada warga desa.
·
Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan
daripada faktor pribadi.
·
Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar
kebutuhan individu.
·
Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota
biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.
2. Masyarakat Pedesaan
2.1
Pengertian Desa
Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah
aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural).
Di Indonesia,
istilah desa adalah pembagian
wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan,
yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan
dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat)
atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala
Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan
Timur, Klèbun di Madura, Pambakal
di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut
dengan nama lain, misalnya di Sumatera
Barat disebut dengan istilah nagari,
di Aceh
dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat,
Kalimantan
Timur disebut dengan istilah kampung.
Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain
sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan
salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat
istiadat setempat.
Pengertian Desa menurut para ahli :
·
Bambang Utoyo
Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di
bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan
·
R. Bintarto
Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur
fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan
pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
·
Sutarjo Kartohadikusumo
Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah
di bawah camat
·
William Ogburn dan MF Nimkoff
Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah
terbatas.
·
S.D. Misra
Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian
dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.
·
Paul H Landis
Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500
jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :
-
Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa
-
Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
-
Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat
dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan
pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
·
UU no. 22 tahun 1999
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
·
UU no. 5 tahun 1979
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.2
Ciri-ciri Desa
Secara Umum,
kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri
yang relatif sama, yaitu:
·
Desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam;
·
Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga
desa banvak tergantung pada peruhahan musim;
·
Keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja;
·
Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar;
·
Kegiatan ekonomi mayoritas agraris;
·
Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban;
·
Proses sosial di desa umumnya berjalan lambat;
·
Warga desa pada umumnva berpendidikan rendah.
2.3
Unsur-unsur Desa
Unsur-unsur
desa adalah sebagai berikut:
·
Daerah, dalam arti tanah-tanah dalam hal
geografis.
·
Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah
pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa
setempat.
·
Tata Kehidupan, dalam hal ini pola pergaulan
dan ikatan-ikatan pergaulan antar warga desa
2.4
Fungsi Desa
Fungsi desa
adalah sebagai berikut:
·
Desa sebagai hinterland
(pemasok kebutuhan bagi kota)
·
Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
·
Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
·
Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara
Republik Indonesia
3. Perbedaan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan
·
Lingkungan Umum dan Orientasi Terhadap Alam, Masyarakat perdesaan
berhubungan kuat dengan alam, karena lokasi geografisnyadi daerah desa.
Penduduk yang tinggal di desa akan banyak ditentukan oleh kepercayaan dan hukum
alam. Berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota yang kehidupannya “bebas”
dari realitas alam.
·
Pekerjaan atau Mata Pencaharian, Pada umumnya mata
pencaharian di dearah perdesaan adalah bertani tapi tak sedikit juga yg bermata
pencaharian berdagang, sebab beberapa daerah pertanian tidak lepas dari
kegiatan usaha.
·
Ukuran Komunitas, Komunitas perdesaan biasanya lebih kecil dari
komunitas perkotaan.
·
Kepadatan Penduduk, Penduduk desa kepadatannya lbih rendah bila
dibandingkan dgn kepadatan penduduk kota,kepadatan penduduk suatu komunitas
kenaikannya berhubungan dgn klasifikasi dari kota itu sendiri.
·
Homogenitas dan Heterogenitas, Homogenitas atau
persamaan ciri-ciri sosial dan psikologis, bahasa, kepercayaan, adat-istiadat,
dan perilaku nampak pada masyarakat perdesa bila dibandingkan dengan masyarakat
perkotaan. Di kota sebaliknya penduduknya heterogen, terdiri dari orang-orang
dgn macam-macam perilaku, dan juga bahasa, penduduk di kota lebih heterogen.
·
Diferensiasi Sosial, Keadaan heterogen dari penduduk kota berindikasi
pentingnya derajat yg tinggi di dlm diferensiasi Sosial.
·
Pelapisan Sosial, Kelas sosial di dalam masyarakat sering nampak dalam
bentuk “piramida terbalik” yaitu kelas-kelas yg tinggi berada pada posisi atas
piramida, kelas menengah ada diantara kedua tingkat kelas ekstrem dari
masyarakat.
4. Cerita tentang Kampung Halaman
Ayahku orang Kendal, Ibuku orang Kediri. Kalau pulang kampung
biasanya kita gantian. Satu tahun sekali ke Kendal dan begitu sbaliknya.
Di Kendal suasanya masih sejuk dimalam hari, sedangkan disiang
hari sangat terik meskipun angin kencang bertiup. Masih banyak sawah, dari
kejauhanpun ita dapat melihat pegunungan. Penduduk disana sedikit sehingga
disana tidak padat. Dan kondisi lalu lintasnya masih sepi, jauh dari keramaian.
Untuk menuju supermarket kita harus mengendarai motor kurang lebih sepuluh
menit. Hal-hal semacam itu yang kadang membuat kami tidak betah.
Sedangkan di Kediri udaranyapun masih sangat sejuk, dan panas
disiang hari. Namun disana sudah ramai, keadaan lalu lintas lumayan padat. Tidak
jauh dari supermarket dll, dan penduduknya lebih ramai. Sehingga saya lebih
memilih untuk pulang kampung ke Kediri dari pada ke Kendal.
5.
Referensi